Polri: 45 WN Malaysia Jadi Korban Pemerasan di DWP

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyebut jumlah warga negara (WN) Malaysia yang menjadi korban pemerasan 18 anggota sebanyak 45 orang. Pemerasan terjadi saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi, dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang," kata Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024.

Dia mewanti-wanti isu jumlah korban melebihi 45 orang. Jumlah itu dipastikan sudah akurat, karena data berdasarkan saintifik, hasil penyelidikan, dan pendalaman.
 

Baca: 2 Warga Malaysia Jadi Pelapor Kasus Pemerasan oleh 18 Anggota

Lebih lanjut, Karim mengatakan ke 45 korban mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini diketahui dari barang bukti.

"Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar," ujar jenderal polisi bintang dua itu.

Hasil ini dipastikan tidak asal. Sebab, sudah berdasarkan investigasi dan koordinasi dengan pihak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Jadi kita terbuka," ungkapnya.

Sebelumnya, polisi mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia saat menonton gelaran (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.

"Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu, 21 Desember 2024.

Trunoyudo mengatakan, pengamanan 18 personel itu merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan warga Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan saat gelaran DWP. Ia memastikan Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.