Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Elektabilitas Ganjar sebagai Capres Merosot

Batal digelarnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia memunculkan efek domino, terutama bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sikapnya yang menolak kehadiran Timnas Israel membuat elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 merosot.

Analisis Politik Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menyebut, dengan ikutnya konteks governance ini menjadi problematik, bahkan bertabrakan dengan akidah strategis istana. Teruntuk untuk pemilih pemula, kaum muda, para pecinta sepak bola, tentu akan merasa ada yang tidak beres dengan hal ini dan akan berdampak secara elektoral.

Ahmad Khoirul Umam menyoroti kejanggalan dari sikap penolakan Timnas Israel ini. Sebab proses pemilihan Indonesia sebagait tuan rumah Piala Dunia U-20 sudah berjalan sejak 2019 lalu. Pada 2021, seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia juga sudah menandatangani perjanjian.

Timnas Israel sejatinya sudah masuk dalam proses penjaringan Piala Dunia U-20 sejak 2022. Namun, baru pada 2023 ini muncul isu dilarangnya keikutsertaan Timnas Israel, sehingga akhirnya Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia.

"Kalau misalnya memang keputusannya seperti itu, seharusnya proses penyikapan dilakukan pada fase-fase awal. Bukan justru bermanufer di fase akhir," ujar Ahmad Khoirul Umam.

Ahmad Khoirul Umam menduga, di fase itu tidak ada kalkukasi sejak awal mengenai keputusan yang akan diberikan FIFA dan dampak kekecewaan masyarakat. Upaya Ganjar menemui para pemain Timnas U-20 dan Wali Kota Surakarta juga tidak cukup efektif untuk memulihkan kondisi seperti semula.

Masyarakat pun sudah kecewa oleh mekanisme pengambilan keputusan yang seolah-olah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan kepala daerah dan partai yang sebenarnya berada dalam lingkup yang sama.

"Ini sekaligus menunjukan kekuatan, soliditas mesin partai internal, tapi sekaligus juga menunjukan kelemahan bagaimana kemudian kebijakan strategis bisa digagalkan hanya karena permainan politik gimmick yang seharusnya bisa dinetralisir sejak awal," lanjut Ahmad Khoirul Umam.