Main Proyek Demi Cuan, Dugaan Topan Punya Bekingan Menguat

3 July 2025 21:55

Kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, Topan Ginting, semakin menyeret perhatian publik. Selain uang tunai Rp231 juta yang menjadi barang bukti operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan uang tunai Rp2,8 miliar saat menggeledah rumah pribadi Topan. Penemuan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sumber kekayaan sang pejabat yang baru menjabat sebagai Kadis PUPR selama empat bulan.

Namun menurut mantan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda Ananda, rekam jejak karier Topan menunjukkan bahwa ia telah lama berada di posisi strategis. 

“Kalau dilihat, sejak 2019 Topan sudah menjabat di Kominfo Kota Medan, lalu menjadi camat, Kabag di Sekretariat Daerah, hingga akhirnya Kepala Dinas PU Kota Medan. Proyek multi-years yang ditanganinya dari 2023 hingga 2024 jumlahnya besar dan melibatkan anggaran daerah maupun pusat,” jelas Elfenda dikutip  dari Primetime News Metro TV pada Kamis, 3 Juli 2025.
 

Baca Juga: Menteri Pigai Ingin Tindak Pidana Korupsi Masuk Revisi UU HAM

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga menilai Topan adalah sosok yang powerful karena diduga memiliki jaringan dan kedekatan politik dengan elite pemerintahan di daerah. 

“Banyak proyek yang harus diusut tuntas, termasuk dugaan mark-up dan penguasaan lahan bersengketa demi mencairkan anggaran. Bisa jadi ini tidak lepas dari posisinya sebagai orang dekat kepala daerah dan bahkan sebagai bagian dari tim sukses pilkada,” tegas Boyamin.

Topan bahkan disebut kerap mendapatkan proyek tanpa melalui proses lelang resmi. Hal ini memperkuat dugaan adanya restu atau dukungan dari pihak-pihak berpengaruh. 

“Kalau ada proyek ratusan miliar diberikan langsung tanpa lelang, tentu tidak mungkin dilakukan tanpa koordinasi atau persetujuan kepala daerah,” tambah Elfenda.

Elfanda dan Boyamin menekankan pentingnya KPK membongkar seluruh proyek yang pernah ditangani Topan, baik di Kota Medan maupun saat menjabat di tingkat provinsi. Penelusuran aliran dana, audit proyek, hingga pembukaan komunikasi dan data perbankan dinilai sebagai langkah penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.

"Dia bersandar pada kekuatan yang besar. Wajar bila ia berani bertindak sejauh itu. Bahkan senjata yang ditemukan di rumahnya adalah jenis kolektor, yang tidak dijual bebas di pasaran," tutur Boyamin.


(Tamara Sanny)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com