Jakarta: Kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan sebagai upaya penghematan energi menuai beragam tanggapan dari kalangan pekerja di DKI Jakarta, baik dari sektor BUMN maupun swasta.
Sebagian pekerja menilai kebijakan ini mampu menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan efektivitas kerja dari rumah, terutama untuk sektor yang membutuhkan interaksi langsung.
Salah satu pegawai BUMN, Richard, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai WFH dapat mengurangi konsumsi bahan bakar akibat tingginya mobilitas harian.
“Saya setuju, karena bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Mobilitas sehari-hari kan tinggi, jadi ini bisa menekan penggunaan energi, baik listrik maupun BBM,” ujar Richard, Kamis, 2 April 2026.
Ia juga menilai produktivitas kerja tetap dapat terjaga, bahkan cenderung meningkat saat bekerja dari rumah.
“Harusnya tidak ada isu soal efektivitas, karena kita sudah terbiasa WFH sejak pandemi. Selama target kerja tercapai, sistem ini tetap bisa berjalan efektif,” kata Richard, menambahkan.
Pendapat serupa disampaikan Rahma, pegawai BUMN lainnya. Ia menilai kebijakan ini membantu efisiensi waktu di tengah padatnya lalu lintas Jakarta.
“Menurut saya bagus, karena lebih efisien dari segi waktu. Perjalanan pulang-pergi itu cukup melelahkan, jadi dengan WFH satu hari dalam seminggu sangat membantu,” kata Rahma.
Meski demikian, Rahma menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.
“Memang perlu kontrol, supaya WFH benar-benar digunakan untuk bekerja. Tapi secara keseluruhan kebijakan ini sangat membantu,” ujar Rahma.
Sementara itu, Milka, pegawai swasta di sektor pendidikan, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai kebijakan WFH tidak sepenuhnya efektif jika diterapkan di semua sektor.
“Untuk perusahaan korporat mungkin efektif, tapi untuk sektor pendidikan tidak. Pembelajaran itu lebih efektif dilakukan secara langsung, bukan melalui online,” kata Milka.
Ia menambahkan bahwa interaksi tatap muka tetap menjadi elemen penting dalam proses pembelajaran.
“Kalau di pendidikan, harus tetap offline karena itu dasar dalam membangun kualitas pembelajaran,” ujar Milka, menambahkan.
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis energi. Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar penerapannya tidak disalahartikan sebagai libur tambahan, melainkan tetap menjadi bagian dari sistem kerja produktif.
Dengan beragam tanggapan yang muncul, implementasi kebijakan ini dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor agar tetap efektif dan tepat sasaran.
Streaming