PAN dan PPP Hormati Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap bahwa PAN menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena bersifat final dan mengikat. Putusan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

"Untuk penentuan siapa yang menjadi calon wakil preside Pak Prabowo itu belum diputuskan," kata Viva dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 16 Oktober 2023. 

Menurut Viva, Prabowo Subianto telah menyatakan ada empat nama bakal cawapresnya berdasarkan pendekatan teritorial, yaitu luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

"Untuk siapanya, nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju secara kekeluargaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip musyawarah mufakat," ujarnya.

Hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju masih menunggu siapa yang akan diputuskan secara resmi sebagai calon pendamping Prabowo. Bagi PAN sendiri, PAN ingin menang. 

"Maka calon wakil presiden harus memiliki nilai elektoral," beber Viva.

Viva mengungkap bahwa setiap Rabu, rumah Prabowo selalu ramai untuk diskusi secara rutin. Diskusi itu untuk membahas persiapan untuk pendeklarasi tim pemenangan nasional.

"Itu akan terus dilakukan secara rutin setiap hari agar proses manajemen koalisi ini bisa efektif, selektif, dan bisa membangun kekuatan yang besar untuk meraih suara," ungkapnya. 

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga sependapat dengan Viva. Ia menghormati putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat. 

"Putusan itu tidak hanya untuk Mas Gibran juga berlaku untuk para kepala daerah lainnya," ujar Achmad. 

Ia juga mengungkap bahwa koalisi pendukung Ganjar belum menentukan siapa bakal cawapres Ganjar. Sebab, hal itu akan dibahas dengan partai-partai koalisi. 

"(Cawapres Ganjar) akan diumumkan secepatnya sebelum mendaftar ke KPU," tutur Achmad. 

Achmad menyebut masih ada langkah-langkah politik yang dilakukan untuk pemenangan Ganjar Prabowo bersama pasangannya. PPP ingin Ganjar menang di Pilpres 2024.