Hashim Djojohadikusumo Tak Setuju Rumah Subsidi Berukuran 18 Meter Persegi

Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi menuai respons negatif dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan Hashim tidak mengetahui rencana tersebut dan tidak menyetujuinya. Hal itu bertentangan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengentaskan kemiskinan lewat pengadaan rumah layak bagi masyarakat.

"Saya tahu di media bahwa ini baru draf dan karena wartawannya nanya kepada saya pada saat itu ini diketahui Satgas enggak? Tidak. Memang kita berapa kali rapat dengan menteri itu untuk membicarakan likuiditas. Akhirnya saya konfirmasi kepada Pak Hashim. Pak Hashim mengatakan 'saya tidak pernah mengetahui dan menyetujui'," kata Bonny dalam tayangan Kontroversi, Metro TV, Kamis malam, 19 Juni 2025. 
 

Baca juga: Kukira Kau Rumah

Sementara DPR mempertanyakan dasar pertimbangan Kementerian PKP dalam mengubah batas minimal luas rumah subsidi. Anggota Komisi V DPR Edi Purwanto menegaskan rumah 18 meter persegi menyalahi aturan.

"Tidak layak dan menyalahi aturan. SNI sendiri kita jelas kok 7,2 m/orang, artinya 21 meter. Kok, ini 18 meter, lebih ekstrem. Jadi dengan 36 meter itu dihuni dengan 4 orang pasangan keluarga dan dua orang anak. Masing-masing 9 meter. Kok 18 meter? Landasan hukumnya apa?," ucapnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut belum ada keputusan akhir terkait luas bangunan rumah subsidi. Ara menegaskan Kementerian PKP masih terus menerima masukan terkait draf luas bangunan rumah subsidi yang diperkecil.

"Sebagai regulator ini mendengarkan banyak pihak, yang pasti ada pro kontra. Iya kan? Tapi Kak apakah ada yang suka? Boleh diintip itu di Instagram sayanya begitu banyak milenial yang sama," ujar Ara.