Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Golkar Firman Soebagyo melepas lencana anggota dewan perwakilan rakyat (DPR RI) dalam rapat Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Kamis, 23 Januari 2025. Ia geram dengan sikap KKP yang tidak mampu mengusut kepemilikan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
“Ada 1.063 hektare mangrove yang di ruang laut juga akan diurunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujungnya akan disertifikat untuk pariwisata. Padahal jelas-jelah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal,” tutur Firman dikutip dari Breaking News, Metro TV, Kamis, 23 Januari 2025.
“Rakyat sudah menunggu endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks? Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat. Jangankan nanti, sekarang pun saya akan lepas saja ini (lencana anggota DPR RI). Malu sebagai perwakilan rakyat,” jelasnya.
Bongkar Pagar Laut, Kementerian Terkait Loyo
Firman berharap KKP dapat menyelaraskan semangat pengusutan pagar laut dan sertfikat hak guna bangunan (SHGB) di area perairan Tangerang sebagaimana ketegasan
Presiden Prabowo dan DPR.
“Rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini. Ada apa gerangan? Oleh karena itu ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat, harapan saya
DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan. Pak menterinya juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai menterinya malah kendor,” tambahnya.
Firman menegaskan dorongan pengusutan pagar laut oleh DPR tidak diwakili kepentingan partai melainkan tugas sebagai Komisi IV. “Di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai, yang ada adalah fraksi Komisi IV,” ucapnya.
Firman mengungkap bahwa perhimpunan nelayan di pesisir Tangerang yang buta hukum akan diminta membuat pengakuan oleh pihak-pihak tertentu demi mengesahkan pagar laut tersebut.
“Sudah ada pengakuan yang paling bahaya, ada sebuah skenario rakyat
nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naifnya negeri ini, rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu,” jelasnya.
Firman menyayangakan sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Nusron Wahid yang enggan merespons Komisi IV ihwal pagar laut di Tangerang. Menurutnya seluruh pihak harus kompak mengusut dan buka-bukaan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron. Tapi sayang pak Nusron tidak pernah berani merespon karena mungkin saking ketakutannya.Tetapi saya berikan apresiasi saya menyayangkan statement daripada juru bicara KKP yang selalu berkilah seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan karena sudah perintah presiden maka harus dibuka harus terang benderang siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya ada tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu,” tambahnya.
Streaming