Jakarta: Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mayjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru. Penunjukkan Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto berlangsung di tengah kasus korupsi yang menimpa BNPB.

Pengamat Politik dan Militer Selamat Ginting menilai proses pergantian di pucuk pimpinan BNPB merupakan bentuk keseriusan Presiden Prabowo untuk membenahi badan tersebut. Pergeseran ini menjadi solusi agar kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak mengganggu kinerja BNPB. Terlebih di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyita perhatian.

"Saya kira ini salah satu pembersihan yang dilakukan Presiden Prabowo yang tidak menunggu lagi laporan dari KPK. Apakah Letjen Suharyanto itu akan dijadikan tersangka atau tidak dalam kasus OTT ini," kata Selamat, dalam program Breaking News Metro TV, Kamis, 15 Oktober 2026.

Di satu sisi, Selamat menilai Suharyanto sudah lima tahun menjabat sebagai kepala BNPB. Sudah saatnya diganti. Sebab, jika terlalu lama lagi cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan.

"Power tends to corrupt. Jadi kekuasaan atau power itu cenderung disalahgunakan," kata Selamat.
 

 

Pastikan tak intervensi KPK 

Sementara itu, Kristomei merespons kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB. Dia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Kalau kasus OTT (operasi tangkap tangan) kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, tidak ada intervensi dari BNPB,” kata Kristomei usai dilantik menjadi Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta.

Dia mempersilakan KPK memproses semua yang terlibat dalam rasuah tersebut tanpa pandang bulu. Dia juga berjanji akan melakukan bersih-bersih dengan konsolidasi internal buntut terjadi OTT KPK di lingkungan BNPB.

“Silakan aparat penegak hukum proses itu sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kristomei.