Muhammad Adyatma Damardjati • 6 August 2026 18:44
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara merespons wacana perbandingan tingginya ongkos pendidikan di Ibu Kota. Ia menekankan bahwa mahal atau tidaknya biaya sebuah pendidikan merupakan tolok ukur yang relatif.
Pramono memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil peran penuh dalam menanggung kebutuhan operasional pendidikan warganya. Pengecualian hanya berlaku bagi masyarakat yang secara sadar memilih menempuh pendidikan di sekolah swasta berstatus unggulan.
"Biaya pendidikan ini kan relatif ya. Tetapi di Jakarta ini hampir semua anak didik sebenarnya, kecuali sekolah-sekolah swasta yang unggul ya, itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kehadiran pemerintah tersebut direalisasikan melalui kucuran berbagai program bantuan pendidikan secara masif. Ratusan ribu siswa dan belasan ribu mahasiswa dari keluarga kurang mampu dipastikan telah tercakup dalam jaring pengaman sosial milik Pemprov DKI.
"Termasuk apa yang saya sampaikan mengenai KJP 707.000 lebih, KJMU hampir 16.000, bahkan sekarang ada program untuk pemutihan ijazah dan yang lain-lain," papar Pramono.
Guna memperluas akses belajar masyarakat, Pemprov DKI juga tengah mengekspansi program sekolah swasta gratis. Pramono menilai penganggaran program ini adalah wujud nyata dari pemanfaatan biaya pendidikan yang tepat sasaran.
"Sekolah swasta gratis yang kemarin 103 (sekolah) akan kita tambah sebentar lagi. Jadi kalau untuk pendidikan mau mahal mau enggak, tetapi yang paling penting adalah harus betul-betul efektif dan kemudian bermanfaat bagi dunia pendidikan," ujar Pramono.