Menkomdigi Meutya Hafid Janji Audit Pegawai Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berjanji akan mengaudit sumber daya manusia (SDM) atau pegawai Kementerian Komdigi. Hal ini dilakukan buntut dari terkuaknya kasus pegawai Komdigi yang memanfaatkan situs judi online untuk meraup keuntungan.

Hal itu diungkapkan Meutya dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI. Menkomdigi juga menyebut pihaknya akan terus memblokir konten negatif termasuk judi online. Ia juga mengaku belum dapat melakukan pembaruan-pembaruan terkait sistem teknologi, karena saat ini masih ada kemungkinan pengembangan penyidikan dari kepolisian.
 

Baca: Cara Oknum Komdigi Lindungi Situs Judol dari Pemblokiran

Sebelumnya sejumlah pegawai Komdigi terlibat judi online. Pegawai Komdigi tersebut memanfaatkan ribuan situs yang seharusnya diblokir untuk meraup keuntungan hingga mencapai Rp8,5 miliar.

"Namun pada dasarnya pemblokiran konten negatif ini tidak cukup kalau hanya dilakukan  pemblokiran saja, lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit SDM itu juga tengah kita lakukan. Namun demikian kami juga berhati-hati karena saat ini juga kepolisian tengah masuk. Jadi tentu audit sistem kita belum bisa dilakukan perubahan sistem, karena sistem yang sekarang juga mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan," kata Meutya.
 

Baca: Pegawai Komdigi Keruk Rp8,5 Miliar dari "Bina" Situs Judol

Sementara itu muncul dorongan untuk turut memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi. Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Yulius Setiarto mendorong Budi Arie Setiadi ikut diusut terkait kasus judi online. Terlebih saat ini  total 16 tersangka pegawai Komdigi terlibat dalam kasus perlindungan judi online.

“Saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan sekarang terus berlanjut. Saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Komdigi saya kira sudah tepat dan benar,” ujar Yulius  dalam rapat Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Ia menegaskan, keterlibatan pegawai Komdigi bisa menjadi pintu masuk agar kasus perlindungan pelaku judi online bisa terang benderang. Bahkan seluruh stakeholder, termasuk mantan Menteri Kominfo bisa ikut diperiksa.