JK Sebut Upaya Agung Laksono Rebut Kursi Ketum PMI Ilegal

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terpilih di Munas ke-XXII Jusuf Kalla (JK) menegaskan upaya Agung Laksono merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal. JK mengaku telah melaporkan tindakan Agung Laksono ke polisi.

"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI itu hanya ada satu dalam satu negara," tegas JK kepada wartawan usai pembukaan Munas PMI ke-22 di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 Indonesia itu menyebut apa yang dilakukan Agung Laksono harus dilawan. Pasalnya, bisa berbahaya bagi kemanusiaan. Bagi JK, tindakan Agung Laksono itu sudah menjadi kebiasaan.

"Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dia pecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan," ujar JK.
 

Baca: Munas Tandingan, Agung Laksono Terpilih Sebagai Ketum PMI

Jusuf Kalla juga mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART. JK turut membantah pernyataan Agung Laksono perihal PMI yang ia pimpin tidak harmonis dengan pemerintah. 

"Siapa bilang, tadi berapa menteri yang bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. Jadi semua menteri yang terkait, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan kita undang," ungkapnya.

Usai kembali terpilih sebagai Ketum PMI, JK mengjnstruksikan seluruh relawan PMI untuk lebih aktif dan lebih terorganisasi dalam membantu pemerintah dalam menangani bencana. JK juga menyebut sejumlah bencana alam yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir harus menjadi perhatian, seperti banjir Sukabumi dan Cianjur.

Selain itu, JK mengingatkan ancaman bencana di masa depan adalah terkait dengan lingkungan. JK meminta seluruh relawan dan pengurus PMI aktif melakukan penanaman pohon demi menyelamatkan lingkungan.

"Target kita 10 juta pohon per tahun. Makanya saya mengajak kepada relawan, pengurus PMI serta masyakat untuk menanam pohon," tutur JK.