Jakarta: Pemerintah resmi mengambil keputusan besar untuk tenaga non-ASN di Indonesia. Selama bertahun-tahun, sebagian dari mereka bekerja dalam ketidakpastian status, minim jaminan, dan penghasilan yang bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Keputusan ini lahir dari pembahasan antara DPR dan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Status PPPK paruh-waktu yang sebelumnya berada di kategori peralihan, kini difinalisasi. Lalu, apa saja yang berubah? Siapa yang tercakup? Dan kapan kebijakan ini mulai berlaku?
Perbedaan paruh Waktu dengan penuh Waktu
PPPK adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di dalamnya ada dua skema, yaitu paruh-waktu dan penuh-waktu. Keduanya sama-sama bekerja untuk negara, tapi berbeda dalam status, jam kerja, sumber gaji, hingga hak yang melekat. Kami mencoba untuk mengurai perbedaan keduanya dalam beberapa poin.
Untuk perbedaan yang pertama, ada pada status kepegawaian. PPPK paruh-waktu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja paruh-waktu dengan masa kontrak satu tahun. Artinya, keberlanjutan pekerjaan mereka bergantung pada perpanjangan kontrak setiap tahunnya.
Sementara itu, untuk PPPK penuh-waktu, ini adalah ASN dan memiliki nomor induk PPPK. Nomor induk ini menjadi penanda bahwa mereka tercatat secara resmi sebagai aparatur sipil negara dalam sistem kepegawaian nasional.
Perbedaan kedua adalah pada jam kerja. PPPK paruh-waktu bekerja sekitar 4 jam per hari dengan pola yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan instansi. Sedangkan, PPPK penuh-waktu bekerja 8 jam per hari atau setara 40 jam dalam satu minggu.
Perbedaan ketiga ada pada sumber dan juga besaran gaji. Gaji dari PPPK paruh-waktu ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Konsekuensinya apa? Besaran penghasilan antar daerah bisa berbeda jauh tergantung pada kondisi keuangan masing-masing daerah. Sementara, kalau gaji PPPK penuh-waktu mengikuti Perpres atau peraturan presiden dengan besaran yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerja. Dengan demikian, standar penggajiannya seragam dan juga terukur.
Perbedaan berikutnya ini menyangkut dengan tunjangan dan juga fasilitas. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan tunjangan dan fasilitas PPPK paruh-waktu, ini memperoleh THR dan gaji ke-13 secara proporsional. Lalu juga mendapatkan jaminan BPJS serta tunjangan lain yang besarannya sesuai dengan kebijakan instansi atau daerah. Pada PPPK penuh-waktu cakupan haknya lebih lengkap. Mereka menerima tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, ditambah THR, gaji ke-13, dan juga BPJS.
Dan perbedaan terakhir ada pada asal mula atau bagaimana jalur masuk dari kedua hal ini. Yang pertama adalah PPPK paruh-waktu berasal dari tenaga honorer atau non-ASN yang tidak terakomodasi dalam seleksi CASN maupun seleksi PPPK. Mereka adalah kelompok yang selama ini tetap bekerja di instansi pemerintah namun belum masuk dalam skema aparatur sipil negara. Sebaliknya kalau PPPK penuh-waktu ini adalah mereka yang lulus seleksi sesuai dengan peringkat dan kuota yang tersedia. Jalur masuknya kompetitif dan juga berjenjang.
Dengan peta perbedaan ini kita bisa melihat bahwa perubahan status dari paruh-waktu menjadi penuh-waktu bukan sekadar perubahan istilah. Perubahan ini menyentuh kepastian kerja, penghasilan, dan juga perlindungan sosial.
Kebijakan terbaru
Lantas apa saja yang telah diputuskan oleh pemerintah? Keputusan pertama, pemerintah ini memutuskan untuk mengangkat PPPK paruh-waktu menjadi PPPK penuh-waktu yang perlu dicermati. Kebijakan ini tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik atau guru. Cakupannya lintas profesi.
Profesi yang tercakup antara lain adalah dosen, pegawai pemadam kebakaran, anggota satuan polisi pamong praja, tenaga kesehatan atau tenaga medis, serta tenaga teknis dan juga tenaga pelaksana lainnya. Perluasan cakupan ini menjadi penting. Mengapa? Karena sebelumnya sorotan publik banyak tertuju pada nasib guru honorer. Padahal kelangsungan layanan publik juga bergantung pada petugas di barisan lainnya, mulai dari damkar hingga penegak peraturan daerah.
Keputusan yang kedua ini berkaitan dengan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Karena statusnya naik dan cakupannya juga lintas profesi, maka pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi PPPK penuh-waktu untuk mengikuti tes CPNS tahun 2027. Artinya apa? Artinya adalah jalur menuju status pegawai negeri sipil ini terbuka bagi kelompok yang sebelumnya berada di lapisan cukup rentan.
Keputusan ketiga berkaitan dengan masa transisi. Bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik dan perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026, pemerintah memutuskan untuk memberikan perpanjangan. Kebijakan ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang, ditambah sekitar 2.482 guru di bawah Kementerian Agama.
Namun yang perlu ditegaskan adalah sampai kapan batas waktu perpanjangan tersebut. Perlakuan serupa juga diputuskan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Mereka akan diperlakukan sama dengan guru non-ASN yang kontraknya segera berakhir. Dengan kata lain, perpanjangan ini menjadi jembatan agar tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan dan kesehatan di akhir tahun.
Kapan rekrutmen CPNS dibuka?
Tentu pertanyaan berikutnya yang paling dinanti adalah kapan seleksi CPNS dibuka. Pemerintah menyatakan proses seleksi CPNS telah disepakati untuk dimulai di tahun ini. Menurut rencana, proses pendaftaran bahkan dapat dilakukan pada bulan ini, yaitu di bulan November 2026. Bansestek mengimbau seluruh pihak terkait untuk mengikuti pengumuman resmi dan juga mempersiapkan diri menghadapi seluruh rangkaian tes yang diselenggarakan pemerintah.
Sementara itu, keputusan pengangkatan ini juga tidak berlaku serentak. Pemerintah menyebutkan penerapannya ini dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Ada satu isu juga yang ikut dipertimbangkan yaitu terkait dengan batas usia. Dalam kenyataan di lapangan, banyak tenaga non-ASN yang sudah bekerja belasan tahun yang kerap terkendala syarat usia ketika hendak mendaftar sebagai PNS. Oleh karena itu, pemerintah berencana menyusun pengaturan khusus. Perlakuan khusus ini akan diberikan pada beberapa bidang yang memang dinilai membutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Bentuk dan batasan pengaturannya sampai saat ini memang masih belum dirinci. Tapi pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan ini satu per satu. Jalan keluar akan terus dicari dengan catatan seluruh kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Catatan terakhir ini penting, karena pengangkatan PPPK penuh-waktu berarti akan ada tambahan beban belanja pegawai, baik itu di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kesiapan anggaran dan kecermatan penjadwalan akan menentukan seberapa cepat kebijakan ini dapat terealisasi.
Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad
Ada pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan bahwa komitmen DPR RI adalah untuk terus melakukan dan juga menampung aspirasi kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR RI.
Kita juga melihat bagaimana akhirnya keputusan dan kebijakan ini bisa terealisasi setidaknya dari segi kesepakatan antarinstansi dilakukan setelah DPR RI berhasil menampung aspirasi dari sejumlah lapisan masyarakat. Pada intinya adalah komitmen dari DPR untuk selalu menampung aspirasi agar bagaimana kebijakan yang diwacanakan bisa terealisasi untuk kesejahteraan rakyat.
Komitmen pemerintah terhadap rakyatnya dalam sektor ketenagakerjaan salah satunya telah tercermin dalam kebijakan yang dikeluarkan kemarin. Semoga apa yang diwacanakan bisa terealisasi dengan baik dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu tadi seputar angin segar bagi ASN PPPK.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming