Politik Aroma Dua Kaki Jokowi

Di negara demokrasi, pemilu adalah sarana bagi para politikus untuk meraih tangga kekuasaan. Caranya, tentu mesti sesuai dengan prinsip dan kaidah demokrasi: fair, jujur, adil, dan tanpa paksaan atau tekanan. Namun, yang terjadi di negeri ini, kaidah itu seperti diabaikan. Pembentukan koalisi besar yang terdiri atas gabungan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat nasional, belum lama ini, diduga sangat kental campur tangan Istana.

Pertemuan Jokowi dengan lima ketua umum (ketum) parpol yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, pada April lalu, mengindikasikan keinginan orang nomor satu di Istana itu untuk mengarahkan sekaligus memperkuat posisinya yang mendukung Prabowo. Apalagi, pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa dukungan Golkar ke Prabowo atas seizin Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Dia bahkan menghadiri deklarasi Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024. Saat puncak perayaan Bulan Bung Karno yang digelar pimpinan pusat PDIP di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6), mantan Wali Kota Solo itu mengobarkan semangat kepada kader banteng moncong putih untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden. 

Namun, rakyat dibuat bingung oleh Jokowi yang notabene adalah petugas partai. Dalam puncak acara Musyawarah Rakyat Relawan Pro-Jokowi (Projo), di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, (14/5), Jokowi sama sekali tidak menyatakan arah dukungan ke Ganjar Pranowo. Dia hanya menyampaikan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang pemberani dan bukan hanya bisa tanda tangan di kursi Istana. Menurutnya, saat ini rakyat butuh pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat, bukan elite politik. 

Dalam puncak Musra, relawan Projo merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bacapres. 

Sinyal dukungan JOkowi ke Prabowo terlihat ketika putra Jokowi yang juga Wali Kota solo Gibran Rakabuming menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto. Sebelum Gibran, putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep juga mengenakan kaus bergambar Menteri Pertahanan itu. Bahkan, kini sejumlah relawan Projo menggadang-gadang duet Prabowo-Gibran. Pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Rumah Besar Relawan Prabowo 08, juga berkunjung ke Kantor DPP Projo, Kamis, 6 Juli 2023. 

Duet Prabowo-Gibran bukan tak mungkin terjadi asalkan uji materi batas usia capres/cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konsituti. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, duet Prabowo-GIbran bisa meraup kemenangan 38,8 persen. Menurut LSI Denny JA, tren elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan menanjak sejak Januari-Juli 2023. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo naik-turun, dan bacapres Anies Baswedan tetap pada posisi ketiga. 

Jokowi bakal berada di persimpangan jalan ketika sebagai petugas partai harus mendukung Ganjar Pranowo, namun di sisi lain elektabilitas Prabowo terus meroket. Prabowo mungkin bisa dikalahkan jika ada sosok mengejutkan yang bisa disandingkan dengan Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan. 

Jika pun terjadi dua putaran dalam Pilpres, dengan politik dua kaki, calon Jokowi berpeluang menang dengan bersatunya pendukung Prabowo dan Ganjar. Alhasil, mantan Gubernur DKI itu bisa semringah karena penerusnya adalah pasangan yang bisa melanjutkan program-program kerjanya dan tentu mengamankan kepentingan politik anak dan menantunya.