Pemprov Jateng Jabarkan RPJMD 2025-2030 di DPR RI

Komisi II DPR RI memanggil sejumlah gubernur dalam rapat kerja, untuk membahas dana transfer ke daerah hingga urusan kepegawaian, Rabu siang, 30 April 2025. Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan daerah yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan ASN berbasis sistem merit.

Komisi II DPR RI memanggil sejumlah gubernur untuk hadir dalam rapat kerja di Gedung DPR, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 30 April 2025. Rapat tersebut membahas kebijakan di provinsi sekaligus keuangan di daerah masing-masing. 

Salah satu gubernur yang hadir adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia mempresentasikan rencana pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan, mulai dari infrastruktur, swasembada pangan, hingga pariwisata. Di mana target besar alokasi anggaran untuk tahun 2025 ditekankan, untuk menyasar program infrastruktur sebagai layanan dasar, baik infrastruktur jalan, pertanian, hingga pendidikan. 

"Sehingga kita tetapkan terkait RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita, dari mulai tahun 2025 sampai dengan 2030. 2025, kerja kita adalah bagaimana meningkatkan suatu infrastruktur secara masif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota dan desa. Infrastruktur, dari mulai infrastruktur jalan, infrastruktur swasembada pangan, terkait pertanian, infrastruktur pendidikan yaitu sekolah, dan infrastruktur sumber daya manusia terkait dengan kesempatan kerja." kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
 

Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak 7.810 Kades se-Jateng Ikut Sekolah Antikorupsi

Lalu, pada 2026 pihaknya akan memprioritaskan program swasembada pangan untuk menjaga penguatan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dengan 1,5 juta hektare lahan, Jawa Tengah menghasilkan hampir 8,8 juta ton beras atau gabah. Prestasi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi nomor dua yang paling berkontribusi pada pangan nasional. 

"Kemudian kita naik 2026, swasembada pangan, dan ini sesuai dengan program pemerintah bahwa Jawa Tengah salah satu sebagai lumbung pangan nasional, dalam rangka mendukung daripada program pemerintah bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai sumber daya manusia dan pangan yang kuat." ungkapnya.

Tak hanya dari segi arah pembanguan, struktur kelembagaan dan tata kelola kepegawaian di Jawa Tengah juga menjadi perhatian. Karena baginya tenaga ASN maupun non ASN adalah motor penggerak. 

Pemprov Jateng menerapkan delapan aspek sistem merit, di antaranya perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Terbukti pada 2023, Jawa Tengah mendapatkan nilai 340,5 dengan predikat sangat baik. 

"Sumber daya manusia ASN kita itu sudah memenuhi kriteria, bahwa 2023 itu sangat baik. Kalau ASN kita sangat baik, maka ke depan kita tidak perlu mengadakan open bidding, tetapi cukup kerja-kerja sesuai dengan talent maupun sesuai dengan merit sistem yang kita lakukan. Ini kelebihan Jawa Tengah." ucap Ahmad Luthfi.

Selain itu, integrasi pembangunan antar level pemerintahan juga menjadi patokan bagi Luthfi untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah.

Dengan arah pembangunan yang terstruktur, sinkronisasi multilevel pemerintahan dan tata kelola ASN yang dilandasi pada sistem merit, Ahmad Luthfi percaya Jawa Tengah sebagai Central of Java, menjadikan daerah ini sebagai paku nusantara.