Membangun Ibu Kota Politik IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik akan terealisasi pada 2028. Namun, pembangunan IKN terkendala anggaran. Pemerintah disarankan tidak hanya bersandar pada APBN dalam membangun IKN, tapi juga mengandalkan investor atau swasta.

Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur lembaga eksekutif yang diprediksi akan rampung pada Desember 2024.

Namun, Presiden Prabowo memutuskan untuk untuk berkantor di IKN pada 2028. Alasannya, Presiden Prabowo ingin IKN bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik yang artinya terdapat gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya berusaha untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik dengan membangun gedung legislatif dan yudikatif di awal tahun 2025.

"Mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi). Legislatif DPR, MPR, DPD. Sekarang eksekutif sudah selesai Desember ini, tapi dengan feature yang dulu," ujar Basuki.

Terkait anggaran pembangunan IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN masih mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun dalam APBN 2025, IKN mendapat kucuran dana sebesar Rp15 triliun. Sebesar Rp6,3 triliunnya masuk di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 Otorita IKN.

Basuki pun berharap pihaknya mendapat tambahan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp8,1 triliun untuk mempercepat membangunan IKN sebagai ibu kota politik.
 

Baca juga: ASN akan Pindah ke IKN Nusantara Usai Lebaran 2025

Di sisi lain, dalam alokasi anggaran belanja pemerintah pusat 2025 senilai Rp2.701,4 triliun yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, IKN tidak masuk dalam program prioritas belanja negara. Anggaran belanja pemerintah terbesar justru digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, swasembanda pangan dan energi, pelaksana program makan siang gratis, hingga perlindungan sosial.

Menanggapi kendala anggaran dalam pembangunan IKN, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait kapasitas APBN. Pembangunan IKN sebagai ibu kota politik disarankan perlu juga mengandalkan dana dari para investor.

"Saya melihat keberlangsungan IKN juga sangat ditentukan sejauh mana investor itu akan berinvestasi di IKN karena bagaimanun juga pembangunan IKN itu kan direncanakan 20?ri 400 lebih triliun itu berasal dari APBN. Selebihnya berasal dari investasi," ujar Trubus.

Sementara itu, Komisi II DPR RI meyakini para investor akan tertarik menanamkan modal untuk pembangunan di IKN sebagai ibu kota politik. Sebab, Presiden Prabowo Subianto justru berkomitmen mempercepat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN yang target awalnya dilakukan di 2045 menjadi 2028. Apalagi saat ini IKN telah dihuni oleh 30 ribu orang.

"Saat ini saja orang yang sudah bermukim di IKN sudah hampir 30 ribu orang. Tahun depan kalau sudah dilakukan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) sebagian kementerian/lembaga ke IKN maka jumlahnya akan meningkat menjadi hampir 200 ribu orang," ungkap Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Pembangunan di IKN sebagai ibu kota politik memang membutuhkan dana yang tak sedikit. Sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah mendapat dukungan investasi dari tiga negara di antaranya berupa proyek Australian Independent School Nusantara (AIS) dari Australia, Magnum Resort Nusantara dari Rusia, serta kawasan hotel dan perkantoran dari Delonix Group, Tiongkok.