10 November 2026 11:13
Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyebut hampir seluruh partai politik di parlemen mulai mengerucut pada penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja," ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.
Khozin menegaskan, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR, bukan hak fraksi ataupun partai politik. Menurut dia, komunikasi informal antara delapan partai di parlemen masih berlangsung secara intensif.
"Yang pertama, tiga hak, apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat, sekali lagi itu adalah hak anggota, bukan hak fraksi," katanya.
Khozin menjelaskan, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dimiliki oleh seluruh anggota DPR.
Ia menyebut pengajuan HMP dapat diproses apabila memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari sedikitnya dua fraksi.
"Persyaratannya adalah 25 minimal terdiri dari dua fraksi. Jadi memenuhi 25 itu sudah cukup secara regulasi untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.
Secara pribadi, Khozin mengaku mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, ia kembali menegaskan dukungan tersebut merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR dan bukan keputusan resmi PKB maupun fraksi.
Terkait isu pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, Khozin mengaku belum menerima informasi resmi mengenai kabar tersebut. Ia menyebut persoalan itu nantinya akan disikapi melalui mekanisme kelembagaan apabila benar-benar terjadi.
"Ya, kita belum menerima secara resmi. Kalau dengar-dengar ya mungkin teman-teman media yang lebih paham," pungkasnya.
Streaming