Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri Terkait Kasus Penyadapan

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap mantan Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS). Vonis pemecatan ini dibacakan usai persidangan maraton yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Sidang etik yang dipimpin oleh Komjen Pol. Rudi Darmoko tersebut berlangsung lebih dari 11 jam, terhitung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai pukul 20.10 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa perbuatan Irjen AS dinyatakan terbukti sebagai perbuatan tercela dan melanggar kode etik institusi.

"Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujar Johnny dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Johnny memaparkan, Irjen AS dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses perangkat teknologi intelijen milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan menyalahi prosedur. Atas vonis pemecatan tersebut, Irjen AS langsung menyatakan banding.

Pelanggaran tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang hadir langsung mengawasi jalannya persidangan, menegaskan bahwa seluruh proses telah berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Menurutnya, majelis komisi memberikan hak serta ruang yang setara bagi semua pihak, termasuk dalam memeriksa saksi dan barang bukti.

Selain putusan etik terhadap Irjen AS, Polri bersama Bareskrim saat ini juga tengah mendalami penyidikan pidana terkait dugaan akses ilegal (illegal access), penyadapan, serta perusakan data elektronik. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin keselamatan para saksi yang diperiksa.

Johnny menegaskan, Polri berkomitmen menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa memberikan impunitas maupun perlakuan istimewa kepada siapa pun. Sejumlah anggota lain yang diduga terlibat dijadwalkan menyusul untuk menjalani sidang komisi kode etik pada pekan depan.