Kronologi Perjalanan Mundur Sang Wapres

14 November 2026 08:30

Jakarta: Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keputusannya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menghadap ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kami akan bahas secara singkat rangkaian peristiwa dan polemik yang terjadi hingga Gibran memutuskan untuk berhenti. Lalu apa dampak keputusan ini serta apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto serta MPR RI. 


Putusan MK dan MA


Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung pada  6 Oktober 2026, di mana MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atas dokumen kelulusan luar negeri setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka sebagai dasar penyetaraan meski tidak mendiskualifikasi jabatannya. Kemudian putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dan juga membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang dinyatakan tidak sah dan juga batal demi hukum.

Apalagi perjalanan kasus dan juga polemik yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka sebelum ia memutuskan untuk berhenti menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Gibran sampaikan niat mundur


Selanjutnya pernyataan Gibran ketika akan menyampaikan niatnya untuk berhenti dari jabatan sebagai Wapres. Pada 10 November, ia bertemu secara empat mata selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo di Istana.

Kemudian pada 11 November, ia juga mengeluarkan keputusan dan juga surat pengunduran diri yang disampaikan pada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma. 


Rencana HMP


Pada hari yang sama sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi resmi mengajukan usulan hak menyatakan pendapat (HMP). Pimpinan DPR sempat menjadwalkan pembacaan usulan HMP tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November. Kemudian MPR juga harus menggelar sidang istimewa jika Wapres berhenti dari jabatannya.

Resmi mundur


Pada 12 November,Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada pimpinan MPR tepat pada pukul 11.15 Waktu Indonesia Barat. Gibran tiba di Istana Wapres untuk berpamitan dengan pegawai dan juga relawan tepat pada pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat.

MPR harus segera menggelar sidang MPR istimewa untuk melakukan sidang penetapan siapa calon pengganti Gibran. Batas waktu mutlak Wapres pengganti harus sudah diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi. Kemudian masuk ke dalam agenda sidang paripurna yang terdiri dari yang pertama adalah pengumuman resmi daftar calon tetap Wapres.

Kemudian pernyataan kesiapan seluruh calon, pemungutan suara atau voting oleh anggota MPR RI. Dan jika nantinya suara ini seri, bakal voting akan dilakukan ulang oleh para anggota MPR. Kemudian juga adanya penetapan dan juga pelantikan. Wapres terpilih akan dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepemimpinan yang berjalan.

Sebelum itu ada sejumlah ketentuan administrasi yang harus dilengkapi dan juga memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita akan melihat apa saja syarat administrasi yang harus diajukan oleh calon wakil presiden nantinya untuk diajukan nama dari Presiden menuju ke MPR.

Yang pertama adalah warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Serta tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian juga memiliki ideologi serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian juga untuk batas usia, paling rendah adalah 40 tahun. Namun syarat ini sudah ditambah di Mahkamah Konstitusi, di mana calon wakil presiden boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Termasuk pemilihan kepala daerah, kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian pendidikan paling rendah adalah tamatan SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat.

Rekam jejak hukum atau moral dan integritas dari calon wakil presiden yang akan disyaratkan. Ini merupakan syarat administratif lainnya. Yang pertama adalah rekam jejak hukum dan juga moral serta integritas, di mana calon wakil presiden nantinya tidak diperbolehkan adanya catatan pidana dalam artian tidak pernah mengkhianati negara.

Serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih. Kemudian tidak pernah berbuat perilaku tercela dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tidak sedang dicabut hak pilihnya dan juga merupakan bukan anggota partai terlarang alias bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI atau organisasi masanya.

Untuk persyaratan keuangan dan administrasi perpajakan, ini memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada tanggungan utang perorangan atau secara badan hukum yang akan membebankan negara. Serta tidak dinyatakan sedang pailit. Bersedia juga melaporkan harta kekayaan sebagai bagian dari transparansi pejabat.

Ada ketentuan-ketentuan lainnya untuk syarat administratif. Ada syarat sehat jasmani dan juga rohani. Mampu secara rohani dan juga jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wapres yang dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

Seperti medical check-up dari tim dokter independen atau rumah sakit rujukan. Ada pula kelengkapan berkas administratif formal lainnya. Seperti SKCK yang tidak pernah dipidana.

Kemudian surat keterangan bebas pailit, salinan ijazah, surat pernyataan tertulis serta dokumen visi, misi, dan juga program kerja. Berhentinya seorang wakil presiden meninggalkan ruang tanya sekaligus ujian bagi stabilitas ketatanegaraan. Kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah merancang batas waktu mutlak 60 hari untuk mekanisme pengusulan dua nama terbaik oleh Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.

Publik tengah menanti proses cepat, bersih, dan juga bermartabat. Siapapun figur yang duduk di kursi wakil presiden pilihan MPR hadir sebagai sosok yang amanah dan juga menjaga keutuhan bangsa. Sang Wapres sudah berhenti. Sebelum bertanya siapa penggantinya, yang menjadi pertanyaan adalah apa langkah berikutnya dan kapan Wapres yang baru akan dipilih. 

Sumber: Redaksi Metro TV

(Wijokongko)


Close Ads X
Close Ads X