Beras Tak Sesuai Label Termasuk Penipuan

Beras yang tidak sesuai dengan label di kemasan termasuk ke dalam tindak pidana penipuan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. 

 "Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, apabila dalam kemasannya itu berasnya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam label, itu sebenarnya penipuan," kata Arief dalam tayangan Prioritas Indonesia, Metro TV, Rabu, 23 Juli 2025. 

Arief mengungkap beras premium memiliki standar mutu tertentu. Dua di antaranya adalah kadar air maksimal 14?n batas maksimal beras pecah (butir patah) sebesar 15%. 

Selain itu, Arief juga berbicara soal adanya indikasi pengurangan berat beras dalam kemasan 5 kilogram (kg). Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak oknum-oknum yang menipu rakyat tersebut. 

"Pada tanggal 21 Juli lalu dalam launching Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, beliau (presiden) mengulang lagi dan memerintahkan kepada Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk menindak tegas siapa pun yang menipu rakyat," ujarnya. 
 

Baca juga: Tipu-Tipu Beras Oplosan

Awal Mula Mencuatnya Kasus Beras Oplosan

Kasus beras oplosan kembali mencuat setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap temuan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai standar. Penemuan ini didapat setelah dilakukan pemeriksaan bersama Satgas Pangan Polri, serta hasil uji mutu dan pengawasan lapangan oleh tim Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, berbagai merek tersebut tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan labelisasi yang seharusnya. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.

"Kepada seluruh saudara nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar," kata Amran, yang dikutip Senin, 14 Juli 2025.