Ekonom: Pemerintah Harus Hati-hati Ambil Keputusan soal Polemik THR Ojol

Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR), beberapa waktu lalu. Ekonom CORE Indonesia menyebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan soal polemik THR Ojol.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menyebut, pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi isu tersebut. Menurutnya, jika pemerintah tidak hati-hati melangkah akan menjadi permasalahan di masa depan. 

"Saya kira pemerintah harus hati-hati menyikapi isu ini. Isu ini tentu saja pro dan kontra, dan kalau tidak hati-hati melangkah maka akan menjadi presiden yang tidak tepat di masa depan." kata Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto.
 

Baca juga: Komisi IX Usul Skema THR untuk Ojek Online

Ia mengatakan, pemerintah belum nenetapkan status dari para pengemudi Ojol. Jika pengemudi Ojol belum ditetapkan sebagai karyawan atau pekerja, maka jelas dalam dasar hukum perusahaan aplikator tidak bisa memberikan THR. 

"Dengan landasan hukum yang kuat maka kalau mereka belum ditempatkan sebagai karyawan, sebagai pekerja, maka perusahaan aplikator enggak bisa dipaksa memberikan THR kepada mereka. Enggak ada landasan hukumnya." ucapnya.

Menurut Akhmad Akbar, pemerintah bersama pihak aplikator harus menemukan regulasi yang jelas tentang status para pengemudi Ojol, salah satunya mengambil dari pengalaman negara lain. Ia menambahkan, apapun keputusannya, harus diatur dengan hak dan kewajiban serta konsekuensi yang jelas. 

"Apapun keputusannya, itu diatur dengan jelas, dengan hak dan kewajiban yang jelas, dengan konsekuensi yang jelas." pungkasnya.