Komisi III Hapus Larangan MA Jatuhkan Vonis Lebih Berat di Revisi KUHAP

Jakarta: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pihaknya dan pemerintah telah sepakat menghapus larangan bagi Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama atau judex factie. Aturan itu dihapus dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Jadi tidak ada ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada pengadilan sebelumnya atau judex factie," kata Habiburokhman kepada Metrotvnews.com, Jumat, 11 Juli 2025.

Awalnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi KUHAP 1531 Pasal 293 Ayat 3 yang berbunyi dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan judex factie atau pengadilan yang sebelumnya. DIM tersebut dipastikan telah dihapus.

"Jadi Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya," ucap Habiburokhman.

Usulan Wamenkum