Kementerian PPMI Dorong Pemerintah Malaysia Terbuka Soal Penembakan WNI

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong keterbukaan Pemerintah Malaysia dalam kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mendorong keterbukaan Pemerintah Malaysia dalam kasus penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap WNI.

Kementerian Luar Negeri diharapkan tidak hanya mendengarkan versi dari pihak Malaysia. Karding menegaskan upaya itu penting untuk mengambil langkah-langkah terbaik ke depannya.

Ia menilai kasus ini berpeluang bergulir ke proses hukum karena kelima WNI yang tertembak diduga pekerja migran Indonesia ilegal. Kemenlu sudah mengirimkan nota diplomatik untuk investigasi menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan.

"Meminta untuk memperjelas kronologi, yang kedua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, kami berusaha menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ungkap Abdul Kadir Karding dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 30 Januari 2025.
 

Baca: Mantan Kepala B2MI Desak Malaysia Minta Maaf atas Penembakan Buruh Migran Indonesia

Sementara itu duta besar untuk Malaysia Hermono menyebut pemerintah Indonesia tidak boleh mengacu pada keterangan versi polisi Malaysia.

"Kalau kita berpegang kepada keterangan polisi Malaysia, maka mereka ini dapat ditutut dengan melakukan penyerangan terhadap aparat dan ini bahkan lebih dari itu dapat juga dituntut dengan ancaman pembunuhan. Kita juga memiliki versi sendiri sesuai dengan keterangan yang kita peroleh dari korban yang selamat jadi di sini terdapat perbedaan pengakuan," ungkap Hermono.

"Kemarin kami sudah menemui para korban di rumah sakit dengan tegas menyatakan apa yang dituduhkan oleh Polisi Malaysia itu sama sekali tidak benar," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai banyaknya pekerja asal Indonesia memilih cara nonprosedural untuk mencari nafkah di negeri orang karena biaya tinggi dan birokrasi yang berberelit. Pemerintah diharapkan segera berbenah diri.