Baharkam Polri dan Pelaku Usaha Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Nasional

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menggelar rapat kelompok kerja (Pokja) nota kesepahaman bersama pelaku usaha dan elemen masyarakat di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung pada 24 hingga 26 Agustus 2026 ini bertujuan menyelaraskan kerja sama strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Fokus utama kerja sama ini meliputi pengelolaan komoditas pangan esensial seperti padi, jagung, kedelai, dan bawang putih. Selain aspek teknis, Baharkam Polri juga mendorong kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Komisaris PT Dewanta Global Nusantara (DGN), Mulyadi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah ini. Selain menyediakan layanan pengamanan dan operasional, DGN akan terlibat aktif dalam pendampingan program ketahanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia.
 

"DGN akan menjalankan fungsinya sesuai di nota kesepahaman ini, yaitu di outsourcing, security, cleaning service, ada parkir juga. Terus di pendampingan ketahanan pangan khususnya di wilayah-wilayah, tidak hanya nanti di satu wilayah saja. Jadi nanti setiap ada program yang akan dijalankan oleh Baharkam, DGN bisa dilibatkan di seluruh Indonesia" ujar Mulyadi dalam tayangan Headline News Metro TV, Selasa, 25 Agustus 2026.

Senada dengan hal tersebut, Kabag Kerja Sama Robinopsnal Baharkam Polri, Kombes Pol Arsdo Ever Simanjuntak, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi ini memungkinkan Polri memberikan dukungan pengamanan dan pendampingan yang lebih maksimal bagi program-program strategis nasional.

"Kami melihat bahwa dengan pihak DGN kerja sama dengan pihak kepolisian itu bisa saling mendukung, misalnya kepolisian mendukung pendampingan, mendukung bantuan pengamanan, termasuk juga dalam hal ketahanan pangan yang menjadi program nasional,” jelas Arsdo.

Rapat Pokja ini diharapkan menghasilkan rumusan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar pelayanan kepolisian semakin profesional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.