Manuver politik yang kian gesit dilakukan para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf yang juga merangkap sebagai ketua umum partai politik mengundang kritik dan memunculkan kegelisahan publik.
Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, menteri dan pejabat publik yang terafiliasi dengan partai politik lebih banyak diperlihatkan aktivitas politiknya ketimbang aktivitas sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana.
Pada Pasal 281 UU Pemilu disebutkan, kalau presiden, menteri, pejabat-pejabat politik yang sedang menjadi pemimpin daerah jika ingin berkampanye tidak boleh mempergunakan fasilitas negara dan fasilitas jabatan. Kemudian para pejabat tersebut harus mengambil cuti.
"Artinya apa filosofinya, jangan berpolitik praktis ketika dalam ruang-ruang yang melibatkan fasilitas negara, fasilitas pemerintahan, waktu kerja, dan lain sebagainya," ujar Titi Anggraini di Metro Pagi Primetime Metro TV, Jumat (5/5/2023).
Titi Anggraini menambahkan, hal ini tentunya harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai mengundang kritik dan memunculkan kegelisahan publik terhadap tanggungjawab moralitas publik sebagai pejabat publik yang tidak dilaksanakan dengan baik.
Titi juga menilai, berbagai pertemuan elit tersebut hanya seolah-olah sebagai ikhtiar mempertemukan angka-angka, supaya memenuhi ambang batas pencalonan presiden, memenuhi persyaratan 20% kursi, atau 25% hasil pemilu DPR sebagai persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.
Namun, inti substansi secara programatik yang ingin dibangun bersama antar partai politik, ideologi apa yang dipertemukan itu juga sama sekali tidak ditampilkan kepada masyarakat. Riuh gimik politik ini tentu dapat menjadi kekhawatiran publik mengenai negara yang autopilot.
"Kalau dibilang riuh gimik politik itu sesuatu yang betul-betul ditangkap sebagai publik dan menjadi kekhawatiran kita. Ini belum masa kampanye saja sudah begini, bagaimana kemudian ketika sudah masa kampanye, jangan-jangan kita menjadi negara autopilot," kata Titi.
