Komite TPPU Diminta Pastikan Data Final untuk Ungkap Kasus Rp349 Triliun

Komite TPPU dituntut untuk memastikan data yang final dalam kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Menurutnya, penyesuaian data bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kalau kategorisasi penyajiannya berbeda, tentu langkah yang diambil akan berbeda," ucap anggota Komisi III DPR RI fraksi NasDem, Taufik Basari, dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (11/4/2023).

Dalam Rapat Dengar Pendapat di bersama Komite TPPU di DPR, Taufik Basari fokus menyoroti kategorisasi dan cara penyajian data dalam penyelesaian kasus transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Taufik mengatakan untuk mengambil langkah selanjutnya harus ada kepastian data yang menjadi acuan, baik jumlah uang maupun SDM yang terlibat di dalamnya.  

Selain itu, ia juga meminta Komite TPPU untuk melakukan pemilihan data terhadap surat yang diberikan PPATK kepada Kemenkeu. Hal itu berlandaskan dari pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebut hampir seluruh surat telah ditindaklanjuti.

"Kita harus pilah, mana yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai dan mana yang belum," tegas Taufik.

Menurut Taufik pemilahan data itu penting dilakukan untuk mengetahui jumlah yang tersisa dan belum ditindaklanjuti. Sehingga, petugas tidak perlu membuang waktu untuk mengurusi masalah yang sebenarnya sudah selesai.

"Untuk apa kita mengejar kasus yang sudah selesai, lebih baik melanjutkan yang memang butuh untuk ditelusuri dan kawal," tuturnya.

Di sisi lain, Taufik juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Sri Mulyani dan Mahfud MD seperti yang sempat ramai diperbincangkan. Ia menyebut, data yang diperoleh keduanya berasal dari PPATK. Satu-satunya yang membedakan hanya cara penyajian datanya saja. Oleh karena itu, ia meminta Komite TPPU untuk menyelaraskan data yang ada.