Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC) menggelar Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan (Sustainable Vegetable Oil) Ketiga di Rotterdam, Belanda. Konferensi ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi sektor minyak nabati di tengah perubahan iklim, tekanan regulasi, dan meningkatnya permintaan global.
Konferensi yang dihadiri hampir 200 peserta dari 16 negara ini juga merespons ditekennya The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau regulasi anti deforestasi Uni-Eropa yang menuai gelombang penolakan. Bukan hanya dari negara penghasil minyak nabati, tapi juga dari negara anggota Uni Eropa.
Setidaknya ada 20 negara Uni Eropa yang menolak diberlakukannya aturan tersebut. Di antaranya Austria, Finlandia, Jerman dan Polandia.
Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman menekankan minyak kelapa sawit memainkan peran pelengkap bagi minyak nabati lainnya dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat.
"Saya kira sangat jelas bahwa minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia itu bukan saingan dari minyak-minyak nabati yang lain, tapi kita minyak sawit dapat menjadi suatu jawaban kebutuhan minyak nabati dunia saat ini. Jadi sawit akan menjadi penyelamat terhadap kebutuhan minyak nabati dunia," tuturnya.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa regulasi antideforestasi Uni Eropa merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Aturan tersebut bersifat diskriminasi dan tidak melindungi petani kecil.
"Diskusi tentang EUDR itu tidak utuh. Jadi mereka selalu berbicara mengenai geolocation, bicara mengenai masalah satellite image. Padahal kalau kita lihat EUDR secara komprensif dan menyeluruh, ini adalah suatu paket produk proteksionisme," ucap Arif.
Sejumlah pihak menilai, EUDR juga akan berdampak pada potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan. Harga hingga berdampak pada petani dan negara pengekspor.
Streaming