MK Panggil Menteri, Agar Bansos Tidak Dipolitisasi

Berangkat dari tudingan politisasi bansos yang menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran, Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri untuk mengklarifikasi distribusi bansos di masa pemilu. 

Tanya jawab antara delapan hakim MK vs empat menteri pun bergulir. Hakim MK mencoba menguliti anggaran hingga mekanisme penyaluran bansos.

Usai sidang, tim hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra makin yakin tudingan kubu Anies dan Ganjar soal politisasi bansos tidak terbukti. Namun di sisi lain, tim hukum Anies-Muhaimin menilai kesaksian keempat menteri Jokowi bersifat normatif.

Apakah jawaban menteri Jokowi mampu membantah tudingan atau justru mengonfirmasi terjadinya politisasi bansos?