Presiden Jokowi Tidak Etis 'Cawe-Cawe' Urusan Capres 2024

Presiden Joko Widodo 'cawe-cawe' alias intervensi urusan capres 2024. Padahal, Indonesia bukan kerajaan sehingga Jokowi tidak perlu sibuk memikirkan suksesi. Hal ini juga membuat bingung masyarakat Indonesia jika presiden berikutnya bukan 'orang' Jokowi.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, seorang presiden seharusnya bisa menempatkan diri di atas semua pihak dan bukan kelompok tertentu. Bagaimanapun, kata Herzaky, Jokowi harus mengingat posisinya sebagai presiden sangat strategis.

"Bagaimana juga beliau bisa menempatkan kalau istana negara ini untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja," ujar Herzaky. 

Namun, Herzaky menyayangkan sikap itu tak tercermin pada pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketum parpol di Istana. Pertemuan yang disebut-sebut untuk membahas kebijakan koalisi pemerintahan, justru tidak mengundang semua pihak. 

"Ternyata setelah kita cermati sama-sama ada satu parpol pengusung koalisi pemerintahan yang ternyata tidak ikutan, dan kemudian dipertegas oleh pak presiden dalam kesempatan lain menjawab memang sengaja tidak diundang karena sudah berbeda koalisi untuk 2024, kalau diundang bisa ketahuan strategi koalisi yang lain, hal ini dikonfirmasi yang seharusnya Istana Presiden tempat hanya berbicara mengenai negara," ujar Herzaky.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ade Irfan Pulungan menyanggah pernyataan Herzaky. Ade menjelaskan, pertemuan tentang partai politik di Istana Negara bukan membahas pemilu 2024, melainkan kepentingan negara. Hal itu, kata Ade, berdasarkan penjelasan langsung dari Presiden Jokowi. 

"Presiden mengingatkan kepada ketum partai politik yang tentu mereka sebagai leader mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan internal di partai masing-masing. Apa saja bisa dikendalikan oleh partai politik karena partai politik inilah yang memilih presiden sesuai dengan kontitusi," kata Ade Irfan.