Mendikdasmen Tegaskan Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Pemerintah telah memastikan pengelolaan sekolah rakyat berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menjadi mitra Kemensos. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. 

Mu'ti menyebut kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi presiden, di mana pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial dan Kemendikdasmen merupakan mitra untuk pengadaan dan rekrutmen guru serta penyusunan kurikulum. 

Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada tahun ini, Tahun Ajaran 2025-2026, dengan menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Berbeda dari sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan berbasis asrama yang sepenuhnya dibiayai negara. Mulai dari makan bergizi, fasilitas belajar, asrama, hingga pelatihan keterampilan seperti coding, keamanan siber, hingga data science. 
 

Baca: Kota Malang Siap Jadi Pilot Project Sekolah Rakyat Prabowo

Bahkan pemerintah juga menargetkan kerja sama dengan 100 sekolah swasta dan lembaga filantropi untuk mendukung kesinambungan program.

"Sesuai dengan Inpres Sekolah Rakyat tetap di bawah Kementerian Sosial. Kami adalah mitra dalam penyelenggaraan sekolah rakyat itu dalam dua bidang. Satu dalam pengadaan dan rekrutmen guru. Yang kedua dalam penyusunan kurikulum," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat ditemui di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 24 April 2025.

Abdul merespons permintaan Komisi X DPR agar sekolah rakyat diurus Kemendikdasmen. Abdul menekankan pihaknya cuma akan memberikan guru yang dibutuhkan dalam program tersebut.

“Berapa jumlah guru yang diperlukan ya nanti mengikuti jumlah sekolah yang dibuka,” ucap Abdul.