22 February 2024 14:28
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi soal kritikan terhadap hasil Pemilu 2024 yang diwarnai kecurangan. Menurutnya, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut kecurangan pemilu sulit terwujud.
"Dalam 10 tahun terakhir tidak ada pengajuan hak angket yang berhasil, tentu harus melihat dan mencermati apa yang ada dipikiran rakyat. Apakah 100 tokoh ini mewakili ratusan juta rakyat?," kata Habiburokhman dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Kamis, 22 Februari 2024.
Habiburokhman mengapresiasi gerakan 100 tokoh yang mendeklarasikan penolakan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, ia juga khawatir gerakan tersebut bisa melegitimasi pemilu.
Sebelumnya, sebanyak 100 tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih mendeklarasikan penolakan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diwarnai kecurangan. Mereka prihatin pelaksanaan Pemilu kali ini jauh dari nilai-nilai demokrasi bangsa yang jujur dan berkeadilan.
Deklarasi penolakan Pemilu 2024 oleh 100 tokoh bangsa dipimpin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin. Menurutnya, kecurangan Pilpres 2024 sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung.
Din menilai bentuk kecurangan itu dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Tidak hanya menolak hasil Pilpres, 100 tokoh bangsa juga mendukung hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.Hak angket bertujuan untuk menegakkan demokrasi hukum.
Din juga menyatakan bahwa 100 tokoh menyerukan penghukuman bagi pelaku pelanggar Pemilu. Termasuk pemakzulan Presiden Joko Widodo.