Pemilu Harus Damai, Wasit Jangan Jadi Pemain

Dalam deklarasi pemilu damai, tiga pasangan capres-cawapres berharap pemilu berlangsung jujur tanpa kecurangan. Isu kecurangan dan netralitas penyelenggara pemilu hingga aparat terus mencuat dan mendominasi di tahapan Pilpres 2024. 

Ketua Pemenangan Pemilu Partai NasDem Sugeng Suparwoto merasakan belakangan ini pembicaraan soal ketidaknetralan aparat negara di Pemilu 2024. hal itu dilihat dari adanya alat negara yang menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. 

"Bagi orang yang waras secara intelektual, kesadaran politik sesederhana apapun bahwa indikasi-indikasi itu terang benderang," kata Sugeng dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 27 November 2023. 

Sugeng memberikan contoh apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK bahkan terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang menyebabkannya dicopot dari jabatan Ketua MK. 

"Hal itu membuat masyarakat curiga ada skenario besar untuk memenangka salah satu pasangan," ujar Sugeng.

Ketua DPP PPP Dahlia Umar bahkan pernah menemukan kampanye terselubung dari salah satu pasangan capres-cawapres di media massa. Ia menilai hal itu tidak benar dilakukan karena masa kampanye belum dimulai. 

"Saya melihat sebagai fakta bahwa ada iklan di media televisi, media radio yang mengenalkan satu pasangan calon, itu pasti berbiaya," ucap Dahlia. 

Dahlia menyebut bahwa capres-cawapres tidak dibolehkan membuat iklan sendiri. Meskipun iklan tersebut hanya sebagai bentuk pengenalan. 

"Sepertinya tidak menjadi masalah, padahal itu secara kasat mata jelas dan saya memperhatikan, dan itu sudah berminggu-minggu berlangsung," bebernya.

Dahlia mengatakan hal itu tidak perlu dilaporkan. Sebab, Bawaslu mempunyai instrumen untuk pengawasan. 

"Bawaslu harus betul-betul melakukan pengawasan menyeluruh," ujar Dahlia. 

Di sisi lain, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Ace Hasan Syadzily mengungkap bahwa salah satu modal demokrasi adalah trust alias kepercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Karena KPU, Bawaslu, DKPP adalah produk politik yang dihasilkan dari proses politik di parlemen," ungkap Ace.

Dia menyebut mekanisme demokrasi harus dipercayakan pada institusi yang diberikan mandat untuk melakukan itu. Dalam hal ini yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. 

"Kalau kita belum apa-apa sudah distrust terhadap lembaga penyelenggara pemilu, saya kira demokrais kita tidak akan pernah memiliki kemajuan kualitasnya," tutur Ace.