Pakar: Kondisi Tak Penuhi Syarat Bisa Jadi Dasar Pemberhentian Wapres Gibran

10 November 2026 15:33

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, menilai kondisi tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah masa jabatan. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 melalui hak menyatakan pendapat (HMP) DPR.

“Ada tiga kondisi dimana Presiden dan Wakil Presiden itu dapat diberhentikan di tengah masa jabatan. Yang pertama melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan ada beberapa kualifikasi kejahatan yang disebut eksplisit dalam konstitusi. Yang kedua melakukan perbuatan tercela. Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” ujar Fadli dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 10 November 2026. 

Fadli menjelaskan, dalam konteks kasus Gibran bisa diberhentikan dengan dasar ia tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. 

"Dalam konteks saudara Wakil Presiden Gibran, itu kan dalam kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Syaratnya itu kita lihat syarat yang ada di mana? Tentu saja kita merujuk kepada syarat-syarat yang melekat kepada seorang calon presiden dan wakil presiden," kata Fadli. 

Ia menjelaskan, persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, termasuk ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Menurut dia, apabila terdapat satu syarat yang tidak lagi dipenuhi oleh presiden atau wakil presiden, proses pemberhentian di tengah masa jabatan dapat dilakukan.

Dalam polemik ijazah Gibran, Fadli merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden telah memuat pembuktian mengenai keterpenuhan syarat pendidikan Gibran.

Fadli mengatakan, berdasarkan penilaiannya terhadap putusan tersebut, rangkaian kursus yang ditempuh Gibran di luar negeri tidak setara dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Jadi, syarat minimal pendidikan SMA atau sederajat kan tidak terpenuhi lagi. Karena secara materiil ditemukan bahwa rangkaian kursus yang dilakukan itu tidak setara dengan syarat minimal pendidikan SMA atau sederajat," ujarnya.

Fadli menegaskan, proses pemberhentian tidak berlangsung otomatis hanya berdasarkan putusan pengadilan. DPR perlu menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai mekanisme konstitusi.

Ia menjelaskan, usulan HMP dapat diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR sebelum dapat diteruskan ke MK.

Untuk membawa pendapat DPR ke MK, rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Pendapat tersebut juga harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir.

"Mahkamah Konstitusi nanti akan menyidangkan kembali, memberikan ruang kepada wakil presiden untuk membela diri, menyampaikan pandangan, juga ada proses pembuktian, sampai nanti Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pendapat DPR itu," jelasnya.

Fadli menambahkan, HMP bukan mekanisme untuk mengoreksi hasil pemilu yang telah ditetapkan. Menurut dia, hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan hukum dan konstitusi.

“Hak menyatakan pendapat sebetulnya bukan dalam kerangka mengoreksi hasil pemilu yang sudah final. Tapi hak menyatakan pendapat itu adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR yang itu dijamin dan disebut eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ada tiga fungsi pengawasan DPR itu. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,” ungkap Fadli. 

Ia juga menilai mekanisme HMP perlu ditempuh untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan pemenuhan syarat pencalonan Gibran. Menurutnya, proses tersebut dapat membuka pertanggungjawaban pihak lain, tidak hanya berhenti pada status jabatan wakil presiden.

"Kalau hak menyatakan pendapat, saya berharap ada upaya untuk membuka kenapa sih peristiwa ini terjadi? Ini kan menyedihkan sekali. Wakil presiden yang kemudian sudah dua tahun menjabat, ternyata enggak memenuhi syarat, syarat minimal pendidikan lagi yang tidak terpenuhi," kata Fadli.

(Reno Panggalih Nuha Lathifah)


Close Ads X
Close Ads X