DPR Kaget Pembagian Bansos Masif pada Januari-Februari 2024

Persoalan Bansos yang masif digelontorkan jelang Pemilu 2024 menjadi pembahasan di rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) My Esti Wijayati tidak habis pikir dengan langkah pemerintah yang jor-joran mengeluarkan Bansos di Januari hingga Februari lalu. 

Menurutnya penyaluran Bansos itu tidak sesuai dengan pola pencairan yang biasa dilakukan yakni triwulanan atau awal Maret. My Esti Wijayati juga terkejut penyaluran Bansos dilakukan di luar tupoksi Kementerian Sosial. 

"Untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget di Januari-Februari, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos," kata Esti di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebut terus dibombardir bansos jelang pencoblosan 14 Februari 2024. 

Seusai rapat Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara. Menurut Risma program perlindungan sosial yang Ia tangani hanya Rp78 triliun. Mensos mengaku tidak tahu sisa penggunaannya yang mencapai total Rp497 triliun.

"Enggak tahu itu siapa, tadi kan Aku katakan perlindungan sosial itu adalah Rp497 triliun, di tempatku itu Rp78 triliun. Dan itu sudah ada anunya (daftar penerima)," ungkap Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyatakan tidak berhak untuk membahas hal itu dan meminta menanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 

Baca Juga: Cegah Politisasi Bansos, Penyaluran Harus Melalui Satu Otoritas

"Jadikan yang sisanya itu Aku enggak tahu, Aku enggak berhaklah untuk bicara itu. Lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya Aku, tanya Bu Sri Mulyani," jelasnya.

Di sisi lain Menteri Keuangan, Sri Mulyani di hadapan anggota Komisi XI DPR mengungkapkan anggaran Bansos melonjak tajam pada awal 2024 dengan pencapaian pada Februari lalu Rp22,5 triliun atau naik 135% dibandingkan tahun sebelumnya Yang hanya Rp9,6 triliun.

Bendahara negara menambahkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk Bansos 10 kg beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan beras di awal 2024 direalisasikan sebanyak 422.000 ton beras.