Masih Banyak Pemborosan, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Soal Pemotongan TKD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk siap menghadapi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang melakukan pemborosan anggaran. Terutama pada sektor belanja birokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito usai menghadiri Rakornas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) 2025 di Jakarta Barat, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Ia meminta kepala daerah tidak langsung pesimistis atau menolak kebijakan pemotongan TKD, melainkan terlebih dahulu melihat fakta terkait penggunaan anggaran yang tidak efisien.

Mendagri Tito menyebut pemborosan anggaran sering terjadi pada pos rapat, perjalanan dinas, konsumsi, dan pemeliharaan fasilitas, yang menurutnya kerap dialokasikan secara berlebihan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

"Rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja birokrasi seperti rapat, perjalanan dinas, makanan, minuman, dan pemeliharaan yang anggarannya kadang berlebihan. Ini harus dikurangi," ujar Tito, dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV, Jumat, 10 Oktober 2025.
 

Tito juga mengingatkan agar anggaran program benar-benar diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang bermanfaat dan tidak dijadikan bancakan yang bisa menjerat kepala daerah dalam kasus hukum.

Selain efisiensi, Tito meminta pemerintah daerah lebih cerdas dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat kecil, termasuk dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak restoran, hotel, dan parkir yang selama ini rawan kebocoran.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk menangkap peluang dari program nasional seperti MBG, koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, ketahanan pangan, dan energi, agar mampu menciptakan perputaran ekonomi dan lapangan kerja di daerah.

(Aulia Rahmani Hanifa)