Mantan pimpinan KPK dan Litigasi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Saut Sitomorang, menantang DPR membuka opsi diskusi mengusut tuntas pengadaan proyek BTS BAKTI Kominfo. Kasus ini diduga menyeret sejumlah nama.
Saut Sitomorang dan tim MAKI menyambangi gedung DPR untuk menyurati Komisi III DPR RI. Keduanya meminta agar DPR membuka opsi diskusi dalam mengusut tuntas pengadaan proyek BTS BAKTI Kominfo.
Hadirnya Saut bertujuan menyelesaikan secara menyeluruh kasus BTS Kominfo yang diduga menyeret sejumlah nama, selain tersangka yang telah ditetapkan Kejagung.
"Kita ingin persoalan BTS ini diselesaikan secara holistik. Menyelesaikan siapa pun yang berpotensi untuk ikut-ikut didalamnya. Jadi tanpa melihat, latar belakang apa pun," jelas Saut saat ditemui di Gedung DPR RI, ,Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, jika memang ditemukan adanya dugaan aliran dana yang melibatkan anggota DPR, dipersilahkan langsung melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Yang bersangkutan (Saut Sitomorang dan MAKI) akan membuat surat ke Komisi III. Tentunya hal tersebut ada mekanisme yang mengatur. Kalau memang ada, lapor saja ke MKD," jawab Sufmi.
Dalam kasus BTS Kominfo, Saut Situmorang dan MAKI menantang apabila lembaga legislatif (DPR) tidak terlibat, maka seharusnya DPR mau menandatangani surat pernyataan bermaterai yang akan diajukan oleh pihaknya pada Ketua DPR, Puan Maharani.
Sebelumnya, kasus yang menjerat eks Menkominfo Johnny G Plate adalah kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan BAKTI Kominfo 2020-2022.
Paket proyek yang ditangani BAKTI Kominfo itu berada wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) yang tersebar di Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT dan Sumatera.
