Kejagung Bisa Periksa Nanik S. Deyang soal MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, tim penyidik menyatakan bahwa saat ini mereka belum membutuhkan keterangan langsung dari Nanik.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa setiap pihak yang dinilai memiliki informasi penting atau mengalami langsung peristiwa terkait perkara ini berpotensi dipanggil sebagai saksi. Hal itu berlaku bagi siapa saja, termasuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

"Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi. Ya, berpotensi ya. Tapi semua orang yang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan tindak pidana ya," ujar Syarief Sulaeman Nahdi dikutip dari Top News Metro TV, Rabu 24 Juni 2026. 
 

DPR Minta Internal BGN Kooperatif

Rencana pengembangan penyidikan ini mendapat dukungan dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta seluruh pihak baik dari internal BGN maupun eksternal untuk bersikap kooperatif memenuhi undangan klarifikasi jika keterangannya dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

"Saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, diminta keterangan datang ya. Sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang benderang. Dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel," tegas Charles Honoris.

Dalam mengusut sengkarut tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis ini, Kejaksaan Agung sejauh ini telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Penyidik terus mendalami aliran dana serta mekanisme penunjukan pihak ketiga guna mengusut tuntas potensi kerugian keuangan negara.