Presiden Prabowo Bangun IKN Jadi Ibu Kota Politik

Nasib Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kian terang usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konsep ibu kota politik. Anggaran Rp48,8 triliun disiapkan untuk sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif.

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Pasca pembangunan fisik IKN hingga tahun 2024, presiden akan memfokuskan pembangunan IKN pada konsep ibukota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan termasuk lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPRD, serta lembaga yudikatif.

Usai rapat terbatas bersama presiden dan kementerian terkait, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan presiden ingin setiap bagian dari trias politika tak hanya berupa simbol namun juga menjadi bangunan nyata di IKN.

"Ibu kota politik artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, Tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol tetapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan presiden adalah kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik," kata AHY dikutip dari Primetime News, Metro TV, Rabu, 22 Januari 2025.
 

Baca: Sudah Rampung, 27 Tower Rusun Tinggal Tunggu Serah Terima

Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono menegaskan untuk menyelesaikan pembangunan IKN dari 2025 hingga 2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun. Basuki mengingatkan target presiden yang ingin IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

"2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP 2. Termasuk juga ini untuk memelihara untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," ungkap Basuki.

Selain dari APBN, pembangunan IKN yang dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebesar Rp60,93 triliun sudah diproses sampai dengan visibility study untuk menyasar pembangunan 97 menara apartemen, 129 rumah tapak, PLTS, pembangunan jalan, dan multi utility tunnel. Pemerintah berharap sektor swasta turut aktif berkontribusi dalam proyek pembangunan IKN.