Komisi IV DPR RI kembali mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tanjung Pasir, Tangerang. Dalam rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan penyelidikan masih berlangsung, namun hingga kini belum ada kepastian terkait pelaku pembangunan pagar tersebut.
“Kami masih dalam tahap pemeriksaan. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),” ujar Sakti seperti dikutip dari Headline News Metro TV, Kamis 23 Januari 2025.
Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono menjelaskan pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang sempat mengaku sebagai pemilik pagar melalui
media sosial. Namun, hasil pemeriksaan mengungkapkan mereka hanya bertindak sebagai juru bicara nelayan, bukan pelaku utama di balik pembangunan pagar tersebut.
“Mereka menyampaikan bahwa hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara, bukan penanggung jawab. Hal ini membuat kami perlu mencari informasi lebih jauh untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab,” ungkap Pung Nugroho.
Menanggapi hal ini, anggota
DPR mendesak KKP untuk berkoordinasi lebih intensif dengan pihak kepolisian guna mempercepat pengungkapan kasus ini. Komisi IV menilai langkah tersebut penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
Pagar laut sepanjang puluhan kilometer itu sebelumnya menuai protes dari masyarakat, khususnya
nelayan lokal, karena dianggap mengganggu aktivitas melaut. Hingga kini, KKP dan tim gabungan masih melakukan pembongkaran pagar laut yang sempat berdiri kokoh di perairan Tangerang tersebut.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming