Menaker Sebut Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons tuntutan para pekerja saat berdemostrasi di Hari Buruh Internasional. Ida menyebut pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menolak upah murah dan menolak PHK sepihak yang merugikan pekerja.

"Komitmen kami sama dengan komitmen teman-teman pekerja atau buruh. Kami tolak upah murah, kami juga menolak PHK secara sepihak, dan kami wujudkan itu mulai dari penerapan hubungan industrial Pancasila," kata Ida dalam keterangannya, Rabu, 1 Mei 2024. 

Ida meminta kepada semua serikat pekerja, buruh, dan manajemen perusahaan untuk berpedoman pada hubungan industrial Pancasila. Hal itu untuk mendukung hubungan industrial di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya, Partai Buruh menghadiri peringatan May Day di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka membawa dua tuntutan utama kepada pemerintah.

"Ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yaitu cabut omnibus law dah hotsum atau hapus outsourching dan upah murah," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 1 April 2024.

Dua tuntutan itu dinilai menjadi masalah tahunan yang tak kunjung kelar. Upah kecil diyakini tidak cukup untuk kebutuhan hidup para buruh.

Lalu, masalah outsourcing juga diminta diselesaikan pemerintah. Sebab, kata Said, perusahaan bisa menolak mengangkat karyawan dengan konsep itu.