Masa Tenang Dibayang-banyangi Kecurangan

Pemilu 2024 tinggal dua hari lagi. Namun, situasi tidak baik-baik saja karena ancaman kecurangan terus membayangi. 

Aparatur negara hingga kepala desa disinyalir manjadi pihak yang paling berpotensi cawe-cawe saat waktu pemungutan suara tiba. Masih adakah waktu untuk mencegahnya? 

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengungkap bahwa ada 121 penyimpangan Pemilu 2024. Data itu dicatat sejak Mei 2023. 

"Kalau kita membiarkan tren ini, tentu saja kredibilitas dan legitimasi Pemilu akan berada dalam ancaman," kata Halili dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 12 Desember 2024.

 

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Catat 121 Kasus Kecurangan Pemilu 2024

Halili menyebut menyebut temuan ini bisa jadi hanya puncak gunung es saja. Sebab, keadaan di lapangan bisa jadi lebih banyak kecurangan yang tidak terungkap. 

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai LSM mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu. Kecurangan tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara pada berbagai level, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. 

Koalisi Masyarakat mencatat ada 121 kasus dengan 31 kategori penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. 

Penyimpangan aparatur negara paling besar tercatat adalah dukungan ASN terhadap capres-cawapres tertentu dengan jumlah 3 kasus. Lalu, disusul 16 kasus kampanye terselubung. 

Kecurangan lain yang tercatat adalah berkaitan dengan politisasi bansos sebanyak 10 kasus, penggunaan fasilitas negara dengan delapan kasus, dan lima indikasi tindakan terselubung.