Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyayangkan sidang pencemaran nama baik yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris Azhar dengan Fatia Maulidiyanti. Hal itu berkaitan dengan tudingan kepemilikan bisnis tambang Luhut di Papua.
Permasalahan ini bermula dari unggahan YouTube milik Haris Azhar yang berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!'. Video tersebut Diunggah pada Agustus 2021.
Tidak terima dengan konten tersebut, terlebih ada kata 'lord' pada judulnya, Luhut melaporkan Haris dan Fatia terkait pencemaran nama baik. Sidang berlangsung hari ini, Kamis, 8 Juni 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menurut pandangan Bivitri, Luhut sebenarnya bisa saja langsung membantahnya terkait tudingan kepemilikan tambang tanpa harus melalui proses hukum. Hal ini untuk memberi kejelasan juga kepada masyarakat, secara khusus masyarakat Papua.
"Jadi sebenarnya siapa sih yang punya tambang ini dan seterusnya diungkap dalam riset ini. Jadi masyarakat di Papua juga punya kejelasan. Tapi pak Luhut tidak mau mengungkapkan, malah melaporkannya ke polisi," kata Bivitri dalam program Breaking News Metro TV, Kamis, 8 Juni 2023.
Padahal, menurut Bivitri, data yang tersebar di internet cukup lengkap. Bahkan bisa diunduh yang bisa dijadikan bahan untuk membantah.
Di satu sisi, dia juga mengingatkan Haris dan Fatia bahwa, riset yang mereka lakukan itu sesuai fakta dan data yang diperoleh. Dia juga mengingatkan mereka agar tidak melakukan pembohongan publik.
"saya bilang, peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Jadi artinya mungkin sekali riset itu salah, tapi kan kalau dia salah ada data yang tidak akurat. Jadi diperbaiki saja datanya, tapi bukan kemudian dibawa ke ranah pidana," katanya.
