Harapan Baru DPR Baru

Beberapa hari lagi, proses transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024 mulai bergulir. Diawali dengan pergantian anggota DPR masa jabatan 2019-2024 dengan anggota DPR masa jabatan 2024-2029. 

Pada 1 Oktober mendatang, 580 anggota DPR baru akan dilantik. 56% nya adalah wajah-wajah lama yang telah wara-wiri di Senayan sejak 2019. 

Koalisi parpol pendukung pemerintah juga akan kembali mendominasi pembuatan keputusan di parlemen. Banyak pakar meyakini kinerja DPR baru tidak akan jauh berubah dari periode sebelumnya.

Secara konstitusional, para politisi di parlemen memiliki tiga tugas penting. Pertama, membuat peraturan berkeadilan dan memihak kepentingan publik. Kedua, menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran. Ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan.

Parlemen menjalankan tugas di tengah berbagai kepentigan, di antaranya kepentingan pribadi, kepentingan parpol, kepentingan konstituen, kepentingan koalisi dan sebagainya. Kepentingan mana yang akan diprioritaskan? Tergantung pada moralitas pemilik kursi di Senayan.
 

Baca: Israel Lagi-lagi dapat Suntikan Bantuan Militer dari AS Sebesar Rp131,4 Triliun

Sayangnya para anggota dewan kerap menampilkan perilaku tidak terhormat. Korupsi, gratifikasi, calo anggaran hingga kekerasan, ketidakadaban terkadang muncul saat proses pembahasan mengalami kebuntuan.

Sebagai tempat berkumpulnya politisi, parlemen idealnya berisi negarawan yang fokus bekerja untuk kemajuan negeri. Namun fakta di lapangan, politisi kerap berperilaku sebagai pedagang, dan menggunakan lembaga politik sebagai alat bertransaksi dan komersialisasi. 

Di tambah lagi rendahnya kinerja terkait pencapaian target program legislasi dan rendahnya integritas terkait kasus-kasus korupsi, penggunaan ijazah palsu hingga bolos rapat. 

DPR yang dipilih rakyat juga kerap tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Pengambilan keputusan kerap berlangsung dalam ruang tertutup yang tidak tersentuh partisipasi publik. Prosesnya ada yang dipercepat atau dibuat lambat, seakan mengikuti pesanan.