Kemenkeu Bakal Tambah Dana LPDP Sesuai Arahan Presiden

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tambahan anggaran itu tidak bisa disuntikkan tahun ini.

Menteri Purbaya tidak merinci alasan tambahan anggaran LPDP tidak bisa langsung dikelola tahun 2025. Sebab, dirinya belum diajak bicara secara detail oleh Presiden Prabowo soal rencana tersebut.

"Nanti kita lihat seperti apa ya," kata Purbaya, dikutip dari tayangan Primetime News, Metro TV, Rabu, 22 Oktober 2025. 

Purbaya menjelaskan penambahan anggaran untuk LPDP sebesar Rp13 triliun yang sumbernya berasal dari pengembalian kasus korupsi ekspor CPO bisa dijalankan di tahun depan atau tahun 2026 mengingat APBN telah memasuki tahap akhir. Di sisi lain, Purbaya menganggap LPDP masih memiliki banyak anggaran.

"(Anggaran) LPDP masih kebanyakan sekali. Kita lihat perlu berapa dia sebetulnya dari Rp13 triliun itu," ujarnya. 
 

Baca juga: Prabowo Mau Tambah Dana LPDP dari Uang Sitaan Koruptor

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menkeu Purbaya untuk mengalokasikan sebagian uang hasil sitaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Rp13 triliun untuk investasi program LPDP.

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari efisiensi, penghematan, dan uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.

Presiden menambahkan sebagian dari dana sitaan yang diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemungkinan besar akan ditempatkan di LPDP. Hal ini untuk memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi, riset, dan beasiswa unggulan bagi generasi muda Indonesia.

"Mungkin yang Rp13 triliun diserahkan hari ini, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," ujar Presiden Prabowo.