Celah Korupsi Kuota Haji di Era Menag Gus Yaqut

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pertama kali diungkap oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR 2024 yang lalu. Menteri Agama kala itu, Yaqut Cholil Qoumas, beberapa kali mangkir dari panggilan Pansus Haji. Pengusutan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pegawai Kementerian Agama nampak terkejut melihat kedatangan panitia khusus haji DPR pada Agustus 2024 lalu. Ketika itu Pansus Haji menemui Kepala Subdirektorat Data dan SIHDU Hasan Affandi. Sidak dilakukan karena saksi mangkir dengan alasan tugas ke Mekkah. 

Pansus Haji juga memanggil Menteri Agama kala itu, Yaqut Cholil Qoumas. Tapi Yaqut mangkir sehingga hanya stafsusnya yang hadir dalam sidang September 2024 terkait persoalan haji ini. 

Kala itu pasus haji menemukan sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementerian Agama. Mulai dari temuan ribuan jemaah haji khusus tanpa antre, manipulasi data, ketidakjelasan regulasi soal pelunasan kuota hingga pengawasan Kemenag terhadap penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak memadai. Karena Menag Yaqut berkali-kali mangkir, Pansus pun merumuskan rekomendasi tanpa klarifikasi Yaqut. 
 

Baca: Jubir Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Sudah Sesuai

Sedari pertengahan September saat Pansus melaksanakan sidang-sidang, Yaqut bersafari dinas keempat negara. Mulai dari Arab Saudi, Italia, Prancis hingga Uni Emirat Arab. Pansus pun menduga ada pihak yang sengaja menugaskan Yaqut untuk menghindari Pansus Haji. Sementara Pansus Haji kala itu juga sempat dinilai masuk angin.

"Itu (perjalanan dinas) kan bisa diwakilkan, atau jangan-jangan disuruh lari, dikasih izin. Masa gini enggak bisa baca sih?" ungkap anggota Pansus Haji 2024, Marwan Jafar.

Presiden Prabowo saat itu meminta secara khusus pada KPK untuk mengawal Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dalam pelaksanaan haji 2025. Presiden Prabowo memerintahkan KPK mengawasi kerja Kementerian  Agama dan BPH karena Prabowo tidak ingin ada penyelewengan anggaran seperti yang diduga terjadi di haji 2024. 

"Ada keprihatinan bahwa penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini di dampingi oleh aparat penegak hukum ya, bisa nanti dari kejaksaan atau KPK, supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik," jelas Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad.