Bantah Pemerintah Soal Negara Merampas Tanah Warga Buat Bangun IKN

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimulyono merespons tudingan Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Timur mengenai adanya perampasan tanah oleh pemerintah di wilayah IKN. Basuki memastikan tidak ada tindakan perampasan tanah.

Ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Juni 2024, Basuki Hadimulyono mengaku bingung dengan istilah perampasan yang dimaksud salah satu LSM di Kalimantan Timur. Menurut Basuki, Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa dalam pembangunan IKN, kepentingan masyarakat harus diutamakan. 
 
"Bukan membantah saya enggak ngerti itu enggak ada istilah perampasan," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Basuki mengaku tidak mengetahui, apakah semua masyarakat telah dilibatkan dalam pembangunan IKN. Karena Ia baru saja ditunjuk untuk mengemban jabatan sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Sebelumnya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyatakan kasus perampasan tanah yang dilakukan negara dinilai akan terus terjadi di IKN. Pergantian Kepala Otorita dan wakilnya disebut tidak akan menyelesaikan konflik perizinan lahan.

Isu keberpihakan terhadap masyarakat dalam pembangunan IKN ini, sebelumnya juga menjadi salah satu poin penting dalam pesan terakhir yang disampaikan kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, sebelum dirinya menyampaikan surat pengunduran diri, Senin 3 Juni lalu.

Dalam pesannya ini, Bambang meminta Otorita IKN untuk berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Paser Utara, agar hidup mereka lebih baik.
 

Baca: Pengelolaan Dana ASN oleh BP Tapera Belum Diatur

Teka-teki alasan di balik mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu diungkap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Berbicara dalam forum rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, luhut mengaku kesal dengan pimpinan Otorita IKN Nusantara. Pasalnya kepala Otorita IKN yang sudah dibekali aturan yang mendukung kewenangannya, enggan cepat ambil keputusan.

Kinerja kepala Otorita IKN itu dianggap berdampak terhadap progres pembangunan IKN, Luhut juga menegaskan tidak ada masalah dengan IKN. Permasalahan justru ada di pimpinannya. Penunjukan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono menjadi Plt kepala Otorita IKN, dianggap Luhut sebagai langkah yang tepat.

Berbeda dengan Luhut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatan kepala dan wakil kepala Otorita IKN adalah karena alasan pribadi. Presiden juga telah memberikan tugas baru kepada Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional percepatan pembangunan IKN.

Saat ini kelancaran pembangunan IKN ada di tangan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dan Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni, sebagai Plt kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Basuki berjanji akan segera memutuskan persoalan status tanah di IKN yang disinyalir jadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.