Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin mengatakan ada sembilan pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, masif dan sistematis.
Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Widjojanto mengatakan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid, sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas.
"Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi," jelas Bambang Widjojanto.
Tim Pemenangan Nasional
Ganjar-Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ditemukan banyak indikasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk pemenangan salah satu paslon.
Sementara itu menanggapi terungkapnya banyak kecurangan
Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak jangan teriak curang dan langsung melapor ke Bawaslu, jika punya dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Terkait banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, pakar hukum tata negara mengatakan bahwa dengan ditemukannya 2.413 pemilih ganda di 2.314 TPS, maka seharusnya wajib dilakukan
pemungutan suara ulang.
"Kenapa bisa terjadi sebanyak itu juga aneh. Itu kan, ekuivalen sekitar 800 ribu suara, 1% lah bagi kemenangan
Prabowo gitu ya, dan wajib itu dijelaskan kenapa bisa terjadi. Kenapa cacatnya parah begitu?" jelasnya.