Wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto kembali menggulirkan wacana itu. Presiden menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.
Wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama, bahkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Supratman menyebut usulan tersebut perlu dipertimbangkan karena hal itu merupakan peluang untuk menciptak diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," kata Supratman.
"Kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan," lanjutnya.
Partai Golkar sebagai partai pertama yang menggulirkan isu ini rupanya sedang mengkaji kemungkinan wacana ini akan terealisasi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan wacana ini akan dibicarakan pemerintah.
"Dari penyelenggaranya, calon kandidatnya, partainya, kita kan sudah bersepakat bahwa demokrasi itu penting, tapi tujuan kita dalam berdemokrasi itu kan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan kita negara apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, mencerdaskan bangsa,
ekonomi harus naik itu, jadi jangan dibalik," ujar Bahlil.
"Sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang
sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman-kelaziman, adat-adat ketimuran, dan budaya kita. Tanpa mengurangi nilai-nilai dan hak-hak rakyat yang ada," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih perlu perbaikan. Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Menurut Presiden, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di negeri ini terlalu mahal. "Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu apalagi yang kalah," ucap Presiden Prabowo.
Merubah sistem Pilkada menjadi dipilih oleh DPRD tentunya perlu melewati berbagai proses panjang. Namun dari total 80% kursi parlemen diisi oleh koalisi pemerintah, bukan tidak mungkin wacana tersebut dapat terealisasi.
Streaming