Pakar: Presiden Jokowi Gagal Netral di Pemilu 2024

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Negara pada, Selasa (2/5/2023) malam. Denny menyebut, Presiden Jokowi gagal bersikap netral dan terlibat urusan Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi gagal menjadi wasit yang netral," kata Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana di program Primetime News Metro TV, Rabu (3/5/2023).

Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bersikap netral dengan tidak terlibat urusan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Denny Indrayana saat diwawancarai Metro TV di program Primetime News pada, Rabu (3/5/2023).

Tambahnya, Denny Indrayana menilai bahwa Presiden Jokowi mencoba mempengaruhi koalisi dalam urusan Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi terbaca dengan menggunakan instrumen hukum, dengan menggunakan instrumen pengaruhnya, mencoba mengarahkan koalisi. Kemudian, yang bisa bergeser dari pengaruh itu hanya partai yang dikenal oposisi dan Partai NasDem," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum parpol yang tergabung di koalisi pemerintahannya ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. Keenam ketum parpol tersebut, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Kecurigaan publik pun tak terhindari dengan adanya pertemuan tersebut. Istana dinilai sudah terlalu ikut campur dalam penentuan koalisi, termasuk urusan Capres untuk Pemilu 2024.

Selain itu, Presiden Jokowi yang diharapkan berlaku netral, justru terlihat ikut andil dalam sejumlah lobi-lobi politik jelang Pemilu 2024.