Ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memberikan hantaman keras bagi perekonomian Bangladesh. Krisis energi yang dipicu oleh konflik tersebut kini mulai melumpuhkan sektor industri nasional, memicu lonjakan biaya hidup, hingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian warga.
Sektor Garmen Terancam Lumpuh
Industri garmen, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bangladesh, berada dalam posisi terjepit. Kelangkaan energi mengakibatkan pemadaman listrik yang semakin sering terjadi di kawasan-kawasan industri.
Tekanan ini juga meningkatkan biaya produksi serta mengancam ekspor garment. Akibatnya hasil produksi menurun sebesar 30%-40%, sementara biaya produksi meningkat 40%.
"Permintaan domestik menurun karena inflasi yang semakin tinggi," ujar Presiden Bangladesh Chamber of Industries, Anwar Ul-Alam Chowdury yang dikutip Energy Focus pada Rabu 13 Mei 2026.
Alvi Islam, Direktur Arrival Fashion Limited, mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan baku berbasis minyak bumi—seperti benang jahit, kantong plastik, hingga karton—telah membebani eksportir secara signifikan dalam sebulan terakhir. Mereka juga mengeluarkan biaya lebih untuk generator diesel guna mengatasi pemadaman listrik yang terus terjadi.
"Pada dasarnya, terjadi krisis karena gangguan pada pasokan bahan baku. Akibatnya, semua pemasok menaikkan harga benang jahit, poly bag dan aksesoris lainnya untuk industri garmen. Karena itu, biaya menjalankan bisnis ekspor garmen meningkat cukup signifikan dalam satu bulan terakhir," jelas Alvi.
Beban Subsidi dan Tekanan Fiskal
Pemerintah Bangladesh kini menghadapi tekanan keuangan yang berat akibat ketergantungan pada bahan bakar impor. Jika harga energi global tetap tinggi, pemerintah diperkirakan harus merogoh kocek tambahan untuk subsidi LNG sebesar 1,07 miliar dolar AS hanya untuk periode April hingga Juni.
Tekanan ini tidak hanya dirasakan Bangladesh. Tercatat bahwa banyak negara di Asia berada dalam posisi rentan karena bergantung pada jalur pasokan energi melalui Selat Hormuz.
Asian Development Bank (ADB) pada akhir April lalu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk negara berkembang di Asia dan Pasifik dengan peringatan bahwa gangguan energi akibat perang dapat memicu inflasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. ADB memperkirakan pertumbuhan sebesar 4,7% pada 2026, dengan tingkat inflasi meningkat 5,2% akibat ketatnya kondisi keuangan global.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Di level akar rumput, krisis ini bukan sekadar angka statistik. Tariqul Islam, seorang mantan pengusaha pakaian yang bangkrut setahun lalu, kini harus menyambung hidup sebagai pengemudi ojek. Namun, pekerjaan barunya pun terhambat karena kelangkaan bahan bakar yang membuatnya harus mengantre berjam-jam di SPBU.
Krisis bahan bakar akibat perang membuat pendapatannya pun menurun drastis. Padahal ayah empat anak itu harus membiayai dua di antaranya yang tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah.
"Keluarga saya sebenarnya bisa bertahan cukup baik melalui pekerjaan ride-sharing. Namun saya membeli bahan bakar satu hari dan motor hanya bisa digunakan selama dua hari. Akibatya, saya harus menganggur satu hari, dan itu mengurangi pendapatan saya," keluh Tariqul.
Streaming