Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Selektif Tentukan Program Prioritas

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah mengantisipasi potensi tekanan terhadap APBN 2026 seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah diminta untuk lebih selektif menentukan program-program prioritas.

Said menilai pemerintah perlu menyisir sejumlah program yang belum menjadi prioritas utama agar tersedia ruang fiskal dan juga cadangan anggaran yang lebih kuat.

"Itu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama dan itu memang harus dilanjutkan, namanya juga program prioritas dan mendesak," ujar Said, dalam program Prioritas Indonesia Metro TV, Jumat, 13 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan ketepatan sasaran pada program subsidi, khususnya elpiji, yang dinilai masih banyak dinikmati pihak yang tidak berhak.
 

"Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Hampir 60-80 persen itu bias," katanya.

Terkait dengan program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Said menegaskan program ini termasuk dalam kategori mandatory pada anggaran Pendidikan, sehingga harus tetap dijalankan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat agar program MBG di lapangan berjalan optimal.

"Kalau MBG, dalam kluster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib, sudah enggak bisa. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju, tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi pendidikan dia," ucapnya.